Kuota Subsidi Perumahan Menipis, Developer Berteriak

Advertisement

Kuota Subsidi Perumahan Menipis, Developer Berteriak

Saturday, August 24, 2019






PROPERTI dan BISNIS – Subsidi Perumahan dari Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan subsidi untuk membantu meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni.

Pemberian subsidi dilakukan melalui sejumlah program yang sudah berjalan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu mengatakan, hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR.

“Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” imbuh Menteri Basuki melalui keterangan pers.

Namun sayang, sejak harga baru rumah subsidi diterbikan oleh Menteri PUPR pada tengah Juni lalu ternyata tak sesuai harapan. Developer tak bisa langsung tancap gas memanfaatkan harga baru yang telah diterbitkan pemerintah.

Selain itu dalam rentang sebulan ini, atau tepatnya selepas libur Lebaran lalu, kuota subsidi yang disalurkan oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) hampir habis. Dibeberapa daerah menurut Ketua Umum Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia), Junaidi Abdillah sudah tidak ada kuotanya.

Dan menurut Junaidi, di daerah yang masih ada kuotanya harga baru tak bisa direalisasikan dan kalau pun bisa menggunakan harga baru tapi kuota tak ada.


“Selain berkordinasi dengan Kementerian PUPR, kita juga sudah bersurat ke Mentri Keuangan untuk penambahan kuota rumah subsidi,” jelas Junaidi saat dihubungi propertyinside.

Menurut Junaidi, bersama aosisasi lain seperti REI, Himperra sudah diusulkan ke Kementerian PUPR agar ada penambahan kuota lagi hingga akhir tahun. “Menurut saya, awal Agustus anggaran atau kuota rumah subsidi itu akan habis, ini mengkhawatirkan kita selaku developer yang membangun rumah subsidi,” jelasnya.

Masalah ini menurut Junaidi harus diselesaikan secepatnya, karena yang dirugikan bukan hanya developer yang terganggu cash flow-nya, MBR yang merupakan calon konsumen rumah subsidi ini juga akan terkatung-katung nasibnya untuk memiliki rumah.

Junaidi menegaskan bahwa rumah subsidi ini adalah bagian dari Program Satu Juta Rumah (PSR), yang bertujuan mempercepat pembangunan rumah untuk MBR. “Sayang program pemerintah ini dalam pelaksaannya di level bawah terkadang ada kendala dan jadinya menghambat pembangunan rumah subsidi,” jelas Junaidi.

Walau ada skim lain seperti BP2BT, Junaidi melihat konsep ini kurang sesuai dengan semangat untuk memudahkan MBR memiliki rumah. Karena, pola tabungan ini setelah 6 bulan masyarakat baru bisa melakukan pembelian atau mendapatkan pembiayaan rumah subsidi.

“Waktunya kalau bisa dipersingkat, 3 bulan. Karena untuk menunggu 6 bulan itu cukup lama dan mereka MBR itu akan tergerus lagi biaya hidupnya untuk nabung dan juga mengontrak rumah. Harusnya dipersingkat,” harap Junaidi.

Sementara melalui keterangan pers, Kementerian PUPR melakukan evaluasi penyaluran secara berkala untuk memastikan penyaluran subsidi bisa mencapai target. Dari hasil evaluasi triwulan II tahun 2019, dana FLPP yang telah disalurkan kepada masyarakat sebanyak 46.174 unit (67%) dari target 68.858 unit. Dimana Kementerian PUPR dalam penyaluran KPR FLPP ini melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP)

Selain itu, dari 39 Bank Pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2019 yang terdiri dari 9 Bank Umum Nasional dan 30 Bank Pembangunan Daerah (BPD), sebanyak 18 Bank Pelaksana mampu menyalurkan KPR FLPP lebih dari 50 persen dari kuota yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Plt Direktur Utama PPDPP Monhilal mengatakan bank pelaksana yang masih minim penyalurannya, maka untuk kuota dana subsidinya dapat dialihkan kepada bank pelaksana yang lebih berhasil penyalurannya.

“Bank pelaksana yang fokus dan telah mencapai lebih dari 50% penyaluran dana FLPP, berpeluang untuk mendapatkan relokasi kuota dari bank pelaksana yang minim pencapaiannya. Sebanyak 10 bank pelaksana telah mengajukan permohonan untuk menambah kuota dana FLPP,” pungkas Monhilal.

(PropertidanBisnis.com)

Artikel ini telah tayang di Propertyinside.id dengan Judul  Kuota Rumah Subsidi Habis, Developer Menangis.


close